SANKSI FIFA TERHADAP PSSI

(Tinjauan dari sisi hak pemain dan penonton sepak bola)
 

Masih teringat dibenak soal konflik dualisme kepemimpinan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) yang dihantui sanksi FIFA. Namun, konflik PSSI dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kini Indonesia benar-benar diganjar kartu merah oleh federasi sepakbola tertinggi dunia itu.

Melalui sepucuk surat yang ditandatangani Sekjen FIFA, Jerome Valcke pada Sabtu 30 Mei 2015 dan diterima Sekjen PSSI, Azwan Karim. Indonesia resmi mendapat sanksi sampai Pemerintah Indonesia (Kemenpora) mengembalikan hak PSSI sebagai pengurus sepakbola di tanah air.

Peringatan - peringatan yang dikeluarkan FIFA kepada PSSI tentu bukan hanya satu kali. Pernyataan FIFA meminta dengan tegas Kemenpora untuk tidak mencampuri urusan PSSI tidak mendapat respons positif. Sebanyak tiga kali sudah FIFA meluncurkan surat yang mengarah kepada PSSI, hingga terakhir pada tanggal 29 Mei menjadi deadline bagi Indonesia yang bertepatan dengan Kongres FIFA di Zurich, Swiss.

Di tengah ancaman FIFA, Kemenpora lantas membentuk Supervisi Tim Transisi dimana tugasnya untuk mengambil alih fungsi tugas daripada PSSI. Tapi lantaran banyaknya kecaman dari pihak PSSI kini Tim Transisi masih belum bisa bergerak karena harus melewati sidang putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 8 Mei 2015.

Maka ditarik kesimpulan, sanksi terhadap Indonesia akan berdampak kerugian besar. Sang Garuda yang dibanggakan sementara tak mampu mengepakkan sayapnya sampai keputusan Komite Eksekutif (Exco) FIFA dikeluarkan.

Kementerian Pemuda dan olah raga akan mengeluarkan surat pembekuan pengurus PSSI lama serta membentuk pengurus sementara yang akan menggelar kongres untuk memilih pengurus PSSI yang baru. Hal ini ditegaskan Menpora menindaklanjuti keputusan FIFA yang menjatuhkan sanksi kepada Indonesia untuk berkiprah di ajang internasional.

"Pengurus sementara PSSI ini nanti bertugas menyelenggarakan Kongres PSSI dan sekaligus menyiapkan turnamen dan kompetisi di Indonesia dengan sistem yang transaparan dan bersih," kata staf khusus Menpora, Zainul Munasichin kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Minggu (31/05) pagi.

Pernyataan Kemenpora ini menanggapi pernyataan FIFA yang menyebutkan, mereka akan mencabut sanksi dan memulihkan keanggotaan apabila Indonesia memenuhi sejumlah syarat, yaitu diantaranya PSSI kembali diberi wewenang untuk mengelola urusannya secara independen. Lebih lanjut Menpora, menurut Zainul, sanksi administrasi FIFA tersebut "akan dijadikan momentum untuk perbaikan tata kelola sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi."

Kemenpora menganggap sanksi FIFA yang melarang timnas sepak bola Indonesia berlaga di ajang internasional, bukan persoalan yang harus ditakuti. Ditanya tentang sanksi FIFA berupa larangan timnas Indonesia berlaga di ajang internasional, Kemenpora menganggapnya bukan persoalan yang harus ditakuti. 

"Jika memang itu konsekuensi logis dari penataan tata kelola kita di internal, ya itu resiko resiko yang harus kita ambil."

Namun demikian, pihaknya yakin dengan adanya perbaikan sepak bola nasional, timnas Indonesia pada waktunya dapat berkiprah lebih baik. Kemenpora juga akan tetap melakukan komunikasi dengan FIFA.

FIFA: PSSI harus diberi wewenang

Melalui Rapat Komite Eksekutif FIFA di Zurich, Swiss, Sabtu (30/05), Indonesia dijatuhi sanksi larangan berkiprah di laga internasional. Sanksi ini tertuang dalam surat yang ditandatangani Sekjen FIFA Jerome Valcke. FIFA baru akan mencabut sanksi dan memulihkan keanggotaan apabila Indonesia memenuhi empat syarat, diantaranya PSSI harus kembali diberi wewenang mengelola urusannya secara independen.

Dalam keputusannya, FIFA menganggap pemerintah Indonesia melalui Kemenpora telah mencampuri urusan internal PSSI. Walaupun demikian, tim sepak bola Indonesia tetap diizinkan FIFA mengikuti SEA Games Singapura 2015 hingga tuntas. Hukuman ini berlaku bagi PSSI hingga waktu yang tidak ditentukan.

Presiden tidak memasalahkan sanksi

FIFA baru akan mencabut sanksi dan memulihkan keanggotaan apabila Indonesia memenuhi empat syarat, diantaranya PSSI harus kembali diberi wewenang mengelola urusannya secara independen. Menanggapi sanksi FIFA ini, Presiden Joko Widodo mengatakan, tidak menjadi masalah jika Indonesia harus absen dalam laga internasional. Persoalan yang lebih penting, menurut Presiden, adalah membenahi sepakbola nasional untuk menggapai prestasi internasional. Menurutnya, prestasi sepakbola Indonesia selama sepuluh tahun terakhir tidak cukup menggembirakan.

Masa depan tim nasional sepak bola Indonesia dikhawatirkan makin terpuruk setelah FIFA memberikan sanksi berupa larangan berlaga di ajang internasional, kata seorang pengamat. "Peringkat sepak bola Indonesia bakal turun terus, karena kita tidak bisa mengikuti turnamen dunia yang masuk agenda FIFA dan lainnya," kata pengamat sepak bola Andi Bachtiar Yusuf kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Minggu (31/05).

Menurutnya, sangat mungkin timnas Indonesia bisa berada di urutan paling bawah setelah sanksi FIFA itu turun. "Karena untuk menggelar uji coba (dengan negara lain) saja bakal susah." Kementerian Pemuda dan olah raga meminta masyarakat tidak perlu meratapi secara berlebihan sanksi FIFA tersebut.

"Sanksi FIFA ini tak perlu diratapi secara berlebihan. Memang kita dihadapkan pada pilihan sulit, karena sementara waktu kita harus prihatin tidak bisa menyaksikan timnas dan klub yang tak bisa berlaga di ajang internasional," demikian rilis resmi Kementerian Pemuda dan olah raga, Minggu (31/05).

Menpora Imam Nahrawi meminta masyarakat tidak perlu meratapi secara berlebihan sanksi FIFA tersebut. Indonesia dijatuhi sanksi larangan berkiprah di laga internasional, karena pemerintah Indonesia -melalui Kemenpora- dianggap telah mencampuri urusan internal PSSI. 

Pertengahan April lalu, Kemenpora memberikan sanksi pembekuan kepengurusan PSSI karena dianggap tidak mentaati hasil rekomendasi Badan Olahraga profesional Indonesia (BOPI). Rekomendasi itu menyatakan, PSSI dilarang menyertakan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya dalam liga sepak bola karena adanya dualisme kepemimpinan.

Dalam perjalanannya, PSSI tetap mengizinkan Arema dan Persebaya bertanding, awal Maret 2015 lalu. FIFA menyatakan, mereka akan mencabut sanksi dan memulihkan keanggotaan PSSI apabila Indonesia memenuhi sejumlah syarat, diantaranya PSSI kembali diberi wewenang untuk mengelola urusannya secara independen. Di sinilah, Kemenpora kemudian menulis surat peringatan pertama dan kedua kepada PSSI, tetapi tidak ditanggapi. Sanksi administrasi pun dikeluarkan berupa pembekuan PSSI.

Upayakan dialog dengan PSSI

FIFA menyatakan, mereka akan mencabut sanksi dan memulihkan keanggotaan PSSI apabila Indonesia memenuhi sejumlah syarat, diantaranya PSSI kembali diberi wewenang untuk mengelola urusannya secara independen. Menurut pengamat sepak bola Andi Bachtiar Yusuf, pernyataan FIFA itu berarti Kemenpora harus mengoreksi surat keputusan pembekuan PSSI pimpinan La Nyalla.

PSSI pimpinan La Nyalla dibekukan oleh Kemenpora karena dianggap tidak mematuhi rekomendasi Badan Olahraga profesional Indonesia (BOPI) yang melarang keikutsertaan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya dalam liga sepak bola. 

"Itu 'kan berarti kepengurusan terakhir PSSI (yang dibekukan Kemenpora) yang tidak diakui itu. Pada akhirnya memang harus kembali ke PSSI," kata Andi Bachtiar.

Di sinilah, menurutnya, Kemenpora tetap perlu melakukan dialog dengan PSSI yang lama. "Kemenpora bisa apa, kalau tanpa PSSI. Mereka mau pakai wasit asing, tetap saja haeus melalui PSSI."

Pengurus sementara PSSI ini nanti bertugas menyelenggarakan Kongres PSSI dan sekaligus menyiapkan turnamen dan kompetisi di Indonesia dengan sistem yang transaparan dan bersih.Staf Khusus Menpora, Zainul Munasichin. Tetapi usulan Andi Bachtiar ini sepertinya tidak ditanggapi positif oleh Kemenpora. .Kementerian Pemuda dan olah raga, menurut staf khusus Menpora, Zainul Munasichin, justru akan membekukan kepengurusan PSSI yang lama pimpinan La Nyalla. Kemenpora juga akan membentuk pengurus sementara PSSI yang nantinya berperan menggelar kongres untuk memilih pengurus PSSI yang baru.

"Pengurus sementara PSSI ini nanti bertugas menyelenggarakan Kongres PSSI dan sekaligus menyiapkan turnamen dan kompetisi di Indonesia dengan sistem yang transaparan dan bersih," kata Zainul Munasichin kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Minggu (31/05).

BBC Indonesia telah mencoba menghubungi sejumlah pimpinan PSSI pimpinan La Nyalla melalui telepon genggamnya, tetapi belum mendapatkan tanggapan balik.

Sanksi FIFA dinilai akan menjadi pukulan telak bagi perkembangan sepakbola di Indonesia. Pemerintah sendiri tetap bergeming dan bersikeras menjalankan kebijakannya membenahi sepakbola nasional. Indonesia menanggapi dingin sanksi yang dijatuhkan FIFA terhadap PSSI. Kendati keputusan tersebut dinilai sebagai "pengalaman pahit", namun "tidak harus diratapi," ujar Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi.

"Kita dihadapkan pada pilihan sulit karena untuk sementara waktu kita harus prihatin, karena tidak bisa menyaksikan tim nasional Indonesia dan beberapa klub kita tidak bisa berlaga di event internasional," tuturnya.

Indonesia dibekukan dari semua aktivitas sepakbola internasional antara lain lantaran "pengambilalihan aktivitas PSSI" pemerintah pusat, tulis FIFA dalam surat keputusannya.

PSSI Versus Pemerintah

Intervensi pemerintah berpusara pada Arema Malang dan Persebaya yang dicoret dari keikutsertaan pada Liga Super Indonesia (ISL) 2015/2016 lantaran dualisme manajemen. Kedua klub dinilai gagal memenuhi kriteria Badan Olahraga Profesional Indonesia yang dibentuk Kemenpora.

Tapi PSSI melayangkan surat kepada FIFA dan mengklaim baik Arema maupun Persebaya sebenarnya sudah memenuhi syarat keikustertaan. Lembaga pimpinan La Nyalla itu pun bersikeras menjalankan ISL dengan Arema dan Persebaya.

"Pengalaman pahit ini memberi pelajaran pada kita semua, bahwa loyalitas pada FIFA harus dilakukan secara proporsional," tandas Nahrawi. Pemerintah mengaku sedang memperjuangkan reformasi di tubuh PSSI dan sepakbola Indonesia.

Kerjasama Demi Solusi

Namun begitu mulai muncul desakan agar pemerintah bersikap lebih pragmatis. "Kita tidak tahu kapan sanksi ini akan berakhir," kata pelatih timnas Pieter Huistra. "Dalam surat FIFA, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengakhiri pembekuan. Jika ini dilakukan, sanksi akan berakhir cepat," ujarnya.

Sejauh ini timnas Indoensia masih diizinkan untuk mengikuti SEA Games di Singapura. Tapi sanksi FIFA misalnya memaksa Persipura Jayapura untuk menarik diri dari Piala AFC.

Buat Huistra sendiri, sanksi FIFA akan menyisakan dampak negatif bagi perkembangan sepakbola di dalam negeri. "Delapan atau sembilan bulan terakhir, PSSI sudah menunjukkan keseriusan dengan mendorong pendidikan pemain muda dan pelatih," ujarnya. "Tahun ini kami mengundang 76 pelatih untuk mengikuti pendidikan A, B dan C. Tapi ini sudah berakhir dan kami tidak lagi bisa mengorganisir pelatihan."

Pria Belanda itu berharap pemerintah dan PSSI mau bekerjasama. "Cuma dengan cara itu masa depan bisa dijamin. Ada banyak yang harus dilakukan," oleh kedua belah pihak.

Jika di tinjau dari sisi hak pemain sepak bola, masih banyak pemain sepak bola Indonesia yang tidak memperoleh hak -  hak mereka hingga berbulan – bulan. Sanksi terhadap Indonesia akan berdampak kerugian besar. Indonesia dipastikan tidak dapat mengikuti turnamen internasional baik timnas maupun klub, kemungkinannya bisa sepanjang satu tahun atau dua tahun, hal itu tergantung daripada keputusan Exco FIFA. Tidak akan ada kompetisi lokal yang diakui FIFA atau otomatis sang juara hanya jago di kandang karena tidak teruji kekuatannya di level internasional. Pemain sepakbola muda Indonesia dengan bakat-bakat luar biasa seolah dikebiri lantaran tak bisa menunjukkan performanya pada turnamen internasional. Sejumlah pemain naturalisasi akan gigit jari karena tahu mereka tak bisa memperkuat timnas Indonesia ke tingkat internasional.

Jika di tinjau dari sisi hak penonton sepak bola, suporter Indonesia tidak lagi bisa bersorak-sorai mendukung timnasnya karena tidak ada pertandingan yang bisa diikuti oleh timnas, seperti Asian Games, Olimpiade, Pra Kualifikasi Piala Asia, Pra Kualifikasi Piala Dunia, Piala AFF, dan lain-lain.