KEMELUT DI GOLKAR

(Tinjauan dari sisi hukum)

Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, menilai kubu Agung Laksono tak menghormati Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) jika ingin mencabut kesepakatan islah yang telah dibuat. Padahal, JK sudah berupaya keras agar kedua kubu bisa islah agar Golkar bisa ikut pilkada serentak.

"Ini inisiasi Pak JK, kita coba ikuti. Kita hormati Pak JK. Tapi, kalau mereka mau mencabut islah itu, ya terserah saja. Kita enggak pikirin. Tapi, berarti mereka enggak menghormati Pak JK," kata Bambang saat dihubungi, Selasa (9/6/2015).

Hal tersebut disampaikan Bambang menanggapi pernyataan Wasekjen DPP Golkar Samsul Hidayat. Samsul mengaku sudah menemui Agung Laksono untuk meminta agar kesepakatan islah dibatalkan.

Hal itu menyusul adanya serangan orang tidak dikenal ke DPP Golkar. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar, Samsul Hidayat, menemui Agung Laksono pascaserangan orang tak dikenal (OTD) ke kantornya di Jl. Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat (Jakbar), Senin (8/6/2015). Samsul menegaskan, ada dua hal terkait pertemuannya dengan ketua umum (Ketum) Golkar versi munas Ancol tersebut.

"Pertama, kita (DPP) akan mendesak ketum untuk segera tidak menindaklanjuti kesepakatan bersama atau islah terbatas antara AL (Agung Laksono) dan ARB (Aburizal "Ical" Bakrie, ketua umum DPP Golkar versi Munas Bali) yang digagas JK," ujarnya saat dihubungi, Senin (8/6/2015) malam.

Selain itu, Samsul juga menyesalkan aksi OTD yang diduga akan menyerang kantornya, Senin siang. Samsul menduga serangan tersebut dilakukan pihak ARB. Sehingga menurutnya, memang tidak ada upaya untuk islah dari pihak ARB.

"Kami sudah menduga tidak ada itikad baik dari kubu ARB. Terbukti dari serangan kubu Daniel Muttaqin dan Aziz Syamsudin hari ini," paparnya.

Seperti diketahui, massa pimpinan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Daniel Muttaqin Syafiudin mendatangi kantor DPP Golkar, Jakbar, pukul 09.00 WIB.

"Mereka pengen ambil alih kantor (DPP). Tapi pakai orang bayaran dan berpakaian preman. Tapi, berhasil dihalau penduduk yang bahu-membahu mengusir dan mengamankan kelompok tersebut," beber Samsul.

Akibat upaya serangan tersebut, 30 OTD diamankan aparat Polrestro Jakbar karena diduga akan bertindak anarkis ke kantor DPP Golkar, Jakbar. Saat ini puluhan OTD telah diamankan di Mapolrestro Jakbar karena ada beberapa dari mereka yang membawa senjata tajam (sajam). Diduga sajam tersebut sengaja dibawa untuk aksi kriminalitas.

Bambang mengakui pihaknya memang hendak mengambil alih Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, yang selama ini dikuasai oleh kubu Agung Laksono. Namun, pengambilalihan tersebut tidak akan dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Partai Golkar kubu Agung Laksono menuding, penyerang di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, di Slipi, Jakarta Barat, Senin (8/6/2015) sore, adalah suruhan kubu Aburizal Bakrie. Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung, Ace Hasan, menilai, kubu Aburizal sudah menggunakan cara-cara kotor untuk menguasai DPP.

"Kami sangat menyesalkan sekali tindakan kubu Aburizal Bakrie yang mengirimkan massa bayaran untuk menyerbu DPP Partai Golkar," kata Ace saat dihubungi, Senin (8/6/2015).

Ace menilai, Ketua Komisi III yang juga loyalis Aburizal, Aziz Syamsudin, telah melobi kepolisian untuk membiarkan mereka masuk ke Kantor DPP Golkar di Slipi. Untungnya, kata dia, kepolisian tidak termakan lobi itu dan langsung menahan mereka.

"Massa bayaran ini terbukti membawa senjata tajam sehingga pihak kepolisian menahan mereka. Kami mengapresiasi pihak kepolisian yang bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang membuat keributan," ujar Ace.

Ace menilai, sikap kubu Aburizal ini sudah mencederai kesepakatan islah sementara yang telah dibuat kedua pihak. Kubu Agung tidak konsisten dan justru masih melakukan cara-cara yang mencoreng martabat partai.

"Kalau seperti ini, lebih baik kesepakatan islah ditinjau ulang," ujarnya. Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie balik menuding kubu Agung Laksono terkait sejumlah orang bersenjata yang mencoba menyerang Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, di Slipi, Jakarta Barat, Senin (8/6/2015) sore. 

Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal, Bambang Soesatyo, mengatakan, kubu Agung sengaja mengirimkan orang-orang itu untuk menjaga DPP Golkar dari serangan yang sebenarnya tidak pernah ada.

"Kantor itu dipenuhi preman-preman bersenjata yang sudah diamankan pihak kepolisian. Mereka parno, katanya mau diserang. Jadi, pakai preman, gembok kantor Golkar," kata Bambang Soesatyo, saat dihubungi, Senin (8/6/2015).

Bambang menyesalkan sikap kubu Agung itu. Padahal, kata dia, Kantor DPP adalah milik semua kader Partai Golkar, dan semuanya berhak berkunjung ke sana.

"Emangnya itu milik nenek moyangnya, main gembok-gembok dan pakai penjagaan preman sehingga kader partai yang lain tidak bisa masuk," kata dia.

Bambang mengatakan, ia curiga, hal tersebut dilakukan kubu Agung untuk menguasai Kantor DPP Golkar.

"Munas abal-abal kok dipercaya," ujar Bambang.

Aparat Polsek Metro Palmerah dibantu Polres Metro Jakarta Barat mengamankan sekitar 30 orang yang membawa senjata tajam dan berusaha masuk ke Kantor DPP Partai Golkar, Senin (8/6/2015) sore. Puluhan orang itu ditahan kepolisian.

"Dikhawatirkan, orang-orang itu melakukan provokasi. Sebelum sampai di obyek, kami menggeledah. Pas digeledah, ditemukan senjata tajam," ujar Kapolsek Metro Palmerah Kompol Darmawan, saat dihubungi, Senin.

Saat dikonfirmasi mengenai tudingan Ace, Aziz Syamsudin tidak banyak berkomentar. "Ya kita lihat perkembangan saja," ucap Aziz.

Aparat Polsek Metro Palmerah dibantu Polres Metro Jakarta Barat mengamankan sekitar 30 orang yang membawa senjata tajam dan berusaha masuk ke Kantor DPP Partai Golkar, Senin sore. Puluhan orang itu pun ditahan kepolisian.

"Dikhawatirkan, orang-orang itu melakukan provokasi. Sebelum sampai di obyek, kami menggeledah. Pas digeledah, ditemukan senjata tajam," ujar Kapolsek Metro Palmerah Kompol Darmawan, saat dihubungi, Senin. Puluhan orang tak dikenal (OTD) yang diduga hendak menduduki kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat (Jakbar), mengaku dibayar oknum tak bertanggung jawab. Hal tersebut diketahui dari beberapa OTD yang sempat diamankan pihak Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

"Sebelum digiring ke kantor polisi, beberapa dari para pelaku mengaku dibayar pihak tertentu. Masing-masing Rp 150.000," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar Samsul Hidayat, saat dihubungi, Senin (8/6/2015).

Samsul yang berada di lokasi kejadian telah menduga hal tersebut. Pasalnya, saat ditanyakan terkait pihak yang membayar dan tujuan kedatangan mereka, tidak ada yang bisa memberikan keterangan jelas.

"Indikasi orang sewaan itu sudah terdeteksi. Mereka orang-orang profesional. Waktu ditanya, mereka tidak tahu apa-apa, ngaku hanya dikasih uang," kata Samsul.

Secara terpisah, petugas Polrestro Jakbar menerangkan, para pelaku memang mengakui bahwa mereka dibayar untuk berunjuk rasa. Hingga saat ini, polisi masih mengamankan puluhan pengunjuk rasa tersebut yang diduga hendak melakukan penyerangan.

"Mereka mengaku dijanjikan bayaran Rp 150.000 untuk melakukan unjuk rasa di kantor DPP Golkar. Namun, uangnya belum diterima," timpal Wakil Kepala Satuan Reskrim Polrestro Jakbar Komisaris Slamet.

Seperti diketahui, 30 OTD diamankan aparat Polrestro Jakbar karena diduga akan bertindak ricuh ke Kantor DPP Golkar, Jakbar. Beberapa dari pelaku yang diamankan kedapatan membawa senjata tajam dalam aksi tersebut

"Kita akan ambil alih dengan cara-cara yang beradab, bukan dengan cara-cara preman yang mereka pakai," ujar Sekretaris Fraksi Golkar di DPR ini. Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie balik menuding kubu Agung Laksono terkait sejumlah orang bersenjata yang mencoba menyerang Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, di Slipi, Jakarta Barat, Senin (8/6/2015) sore. 

Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal, Bambang Soesatyo, mengatakan, kubu Agung sengaja mengirimkan orang-orang itu untuk menjaga DPP Golkar dari serangan yang sebenarnya tidak pernah ada.

"Kantor itu dipenuhi preman-preman bersenjata yang sudah diamankan pihak kepolisian. Mereka parno, katanya mau diserang. Jadi, pakai preman, gembok kantor Golkar," kata Bambang Soesatyo, saat dihubungi, Senin (8/6/2015).

Bambang menyesalkan sikap kubu Agung itu. Padahal, kata dia, Kantor DPP adalah milik semua kader Partai Golkar, dan semuanya berhak berkunjung ke sana.

"Emangnya itu milik nenek moyangnya, main gembok-gembok dan pakai penjagaan preman sehingga kader partai yang lain tidak bisa masuk," kata dia.

Bambang mengatakan, ia curiga, hal tersebut dilakukan kubu Agung untuk menguasai Kantor DPP Golkar.

"Munas abal-abal kok dipercaya," ujar Bambang.

Aparat Polsek Metro Palmerah dibantu Polres Metro Jakarta Barat mengamankan sekitar 30 orang yang membawa senjata tajam dan berusaha masuk ke Kantor DPP Partai Golkar, Senin (8/6/2015) sore. Puluhan orang itu ditahan kepolisian.

"Dikhawatirkan, orang-orang itu melakukan provokasi. Sebelum sampai di obyek, kami menggeledah. Pas digeledah, ditemukan senjata tajam," ujar Kapolsek Metro Palmerah Kompol Darmawan, saat dihubungi, Senin.

Bambang menegaskan, pihaknya yang berhak untuk menduduki Kantor DPP. Sebab, pengadilan sudah mengembalikan Golkar yang sah ke Munas Riau 2009 yang dipimpin Aburizal. Selanjutnya, kata Bambang, pihaknya akan meminta bantuan JK untuk menyadarkan kubu Agung.
"Pasti Pak JK mengetahui keputusan pengadilan jadi tidak boleh lagi memakai atribut Partai Golkar. Saya tidak tahu kenapa mereka ngotot. Mungkin mereka mau menjadikan kantor itu kos-kosan," ujarnya.

Jika di tinjau dari sisi hukum bahwa ada tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Dari kubu AL melakukan tindakan yang tidak sesuai seperti melakukan penjagaan terhadap gedung DPP sehingga para kader tidak dapat memasuki gedung. Bisa dikatakan melanggar hukum atau ketentuan karena selain menjaga gedung DPP, preman-preman bayaran tersebut menggunakan senjata tajam. Seharusnya, setiap kubu dapat berunding dengan damai melalui perantara pak JK. DI bicarakan dengan jelas sehingga kejelasan dan tujuan bersama dapat tercapai tanpa harus berlomba - lomba menguasai wilayah yang belum tentu sesuai dengan ketentuan.